BaruRp 15.000.000 IZIN OPERASIONAL GENSET DI SURABAYA Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik wajib mendapatkan izin operasi. Izin operasi sebagaimana dimaksud diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. IZINOPERASIONAL GENSET JAWA TIMUR . Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik wajib mendapatkan izin operasi. Izin operasi sebagaimana dimaksud diberikan oleh Menteri atau gubernur Surabaya Jawa Timur see on map » Phone. 031 - 841 6288, 031-843 0060 sales.intidaya@gmail.com. Warehouse I Pergudangan Safe and Lock 1683 - 1685 Lingkar Timur Sidoarjo, Jawa Timur see on map » Phone. 031 - 806 0655. Warehouse II Sidomulyo 66 - 67 Buduran Sidoarjo, Jawa Timur see on map » Phone. 031 - 896 8632 Jenisdan Kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (scan formulir isian permohonan pemenuhan komitmen izin operasi pada data teknis huruf B point no. 4 a dan b); 12: Jadwal Pembangunan (khusus Genset baru) bila sudah terbangun (scan formulir isian permohonan pemenuhan komitmen izin operasi pada point no.7); 13 SaveSave Mekanisme Izin Operasi Genset For Later. 0% 0% found this document useful, Mark this document as useful. 0% 0% found this document not useful, Mark this document as not useful. Embed. Share. Print. Download now. Jump to Page . You are on page 1 of 50. PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR RVpt8. MEKANISMEIZIN OPERASIGENSET Disampaikan pada Asosiasi Tambak Intensif ASTINKab. Probolinggo Probolinggo, 18 Maret 2019 DasarHukum UNDANG-UNDANG • UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. • UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PERATURAN PEMERINTAH • PP No. 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. • PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. PERATURAN MENTERI ESDM • Permen ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan • Permen ESDM No. 38 Tahun 2018 tentang Tata CaraAkreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan • Permen ESDM No. 39 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR • Pergub Jatim No. 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penomoran Register Sertifikat Laik Operasi Instalasi Penyediaan TenagaListrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Menengah • Pergub Jatim No. 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur. 3 KEWENANGAN KETENAGALISTRIKAN sesuai Undang - Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan NOSUB URUSANDAERAH PROVINSIDAERAH KAB/KOTA 1 Ketenagalistrikan a. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usahayang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;a. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badanusaha yang wilayah usahanyadalam kabupaten/kota;b. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintaskabupaten/kota;b. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalamkabupaten/kota;c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izinusaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintahprovinsi;c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegangizin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan olehpemerintahkabupaten/kota;d. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringantenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrikdan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usahayang izinnya ditetapkan oleh pemerintahprovinsi;d. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenagalistrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepadabadan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintahkabupaten/kota;e. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik daripemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintahprovinsi;e. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badanusaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modaldalam negeri;f. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untukkepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atauizin operasi yang ditetapkan oleh pemerintahprovinsi;f. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik daripemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintahkabupaten/kota;g. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidangketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintahprovinsi;g. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untukkepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrikatau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintahkabupaten/kota;

izin operasional genset jawa timur